Welcome To My Portal - www.jurnalriaunews.com
Home » , » Hibah di Larang Permendagri No: 39 tahun 2012

Hibah di Larang Permendagri No: 39 tahun 2012

Written By Jurnal Riau News on Sunday, 13 January 2013 | 18:06

jurnalriaunews.com-dumai- Di tahun 2013, yang menurut feng shui Tiongkok merupakan shio Ular, awal larangan bagi kalangan LSM, dan penerima bansos, dan hibah yang terbiasa  menikmati dana dari APBD di seluruh Indonesia, karena ada aturan larangan di Permendagri Nomor 39 tahun 2012 yang mengatur tentang penerima bantuan hibah.

Permendagri Nomor 39 tahun 2012 merupakan revisi dari Permendagri nomor 32 tahun 2011, di mana di pasal 4, di nyatakan bahwa penerima hibah adalah tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali di tentukan  lain oleh peraturan perungang-undangan dan memenuhi  persyaratn penerima hibah.Kriteria tidak terus-menerus inilah yang rupanya menjadi permasalahan tersendiri dalam implementasinya.

Menurut Ketua Fraksi Demokrat Plus DPRD Kota Dumai Prapto Sucahyo,AMd kepada jurnalriaunews.com, Ahad (13/1) bahwa selama ini, Koni , PKK dan Pramuka , PMI,Korpri, Instansi Vertikal, dll menerima hibah setiap tahunnya Secara eksplisit, permendagri membedakan antara PMI,KONI,Pramuka,Korpri dan PKK dengan organisasiatau lembaga yang harus di laksanakan secara selektif.Artinya, organisasi semi plat merah yang di bedakan dari organisasi atau lembaga lain yang dalam pemberian hibah harus di laksanakan secara lebih hati-hati.

Namun demikian,Permendagri Nomor 39 tahun 2012, ternyata tidak menyebutkan secara jelas instansi pemerintah kecuali PKK.Terkait dengan PKK, Peraturan tersebut menyatakan, Untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/Kota, pemerintah daerah menganggarkan  program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan pemberdayaan  dan kesejahteraan keluarga.

Dengan peraturan tersebut, kegiatan PKK tidak lagi mendapatkan anggaran dari Hibah, melainkan melekat pada kegiatan SKPD.Dengan kata lain, penanggung jawab kegiatan adalah SKPD sedangkan pelaksananya adalah PKK.Permendagri tersebut tidak menyebutkan sama sekali KONI,PMI,Pramuka ,Korpri dan Instansi Vertikal.Artinya,pasal 4 Permendagri Nomor 32 tahun 2011 yang menytakan bahwa kriteria Hibah yang tidak terus-menerus tetap berlaku.Dengan di berlakukannya Permendagri Nomor 39 tahun 2012, maka dana untuk KONI,Pramuka, PMI, Instansi Vertikal  bakal terancam tidak mengalir.(son)
Share this article :

0 comments:

Post a Comment

 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyright © 2013. Jurnal Riau News | Berita Riau Terbaru - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger